dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan: civic sy3

civic sy3 - 6 : otonomi daerah - word

civic sy3 - 6 : otonomi daerah - ppt

OTONOMI DAERAH

DALAM KERANGKA NKRI

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas :
Mata Kuliah : Civic Education

Dosen Pengampu : M. Hufron Dimyati. M.Si

Oleh : Muhamad Alif

NIM : 341112008

PRODI EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KI AGENG PEKALONGAN

(STIKAP)

TAHUN AKADEMIK 2012/2013

Kata Pengantar

Makalah ini berjudul Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI yang bertujuan untuk memenuhi tugas Civic Education dari Bapak Muhammad Hufron, M.Si selaku Dosen Pengampu. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran – saran akan sangat berguna untuk perbaikan dikemudian hari. Harapan kami kiranya makalah ini dapat menambah wawasan dari bagi kita tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semoga niat baik kita semua diberi rahmat dari Allah S.W.T. amin.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………. i

Daftar isi ………………………………………………………………………………………...... ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….. 1

Latar Belakang Masalah ………………………………………………………………….. 1
Tujuan Penulisan …………………………………………………………………………. 1

BAB II ANALISIS PERMASALAHAN ……………………………………………………..… 2

Hakikat Otonomi Daerah dan Desentralisasi …………………………………………...... 2

B. Visi dan Misi Otonomi Daerah …………………………………………………………... 3

Bentuk dan Tujuan Desentralisasi Dalam Konteks Otonomi Daerah …………………… 5
Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia ………………………………………………….... 7
Prinsip – Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah …………………………………………. 8
Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah ……………………...………. 9
Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah ……………………………………….…... 11
Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah ………………………………………….… 12
Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung ………………………………………………... 13

BAB III PENUTUP ………………………………………………………………………….… 15

Simpulan …………………………………………………………………………….…... 15
Saran ……………………………………………………………………………….….… 17

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………... 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unsur lain dari adanya demokrasi adalah pembagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan. Tuntutan akan pengelolaan pemerintahan daerah yang mandiri dengan semangat Otonomi Daerah (Otda) semakin marak. Namun kebijakan Otonomi Daerah banyak disalah artikan seperti kebebasan mengelola sumber daya daerah yang cenderung melahirkan pemerintahan daerah yang tidak profesional dan tidak terkontrol. Hal yang sangat mengkhawatirkan bersamaan dengan kebijakan Otonomi Daerah adalah lahirnya perundang – undangan daerah (Perda) yang cenderung bertolak belakang dengan semangat konstitusi Negara (UUD 1945) dan dasar negaraPancasila yang berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :

1. Agar mahasiswa mampu menganalisa hakikat otonomi daerah dan desentralisasi.

2. Menilai rumusan visi otonomi daerah.

3. Menganalisa prinsip – prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

4. Menganalisa tentang pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam kontek desentralisasi dan otonomi daerah.

5. Menganalisa keterkaitan antara otonomi daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.

6. Mengapresiasi kebijakan otonomi daerah sebagai upaya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI

BAB II

ANALISIS PERMASALAHAN

A. Hakikat Otonomi Daerah dan Desentralisasi

1. Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering di gunakan secara campur aduk.Pembahasan otonomi daerah di ulas dengan memakai istilah desentralisasi. Kedua istilah tersebut bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. Di mana desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada aparat penyelenggaraan negara,sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.

Otonomi dalam makna sempit dapat di artikan sebagai “mandiri”.Sedangkan dalam makna yang lebih luas dapat diartikan sebagai „berdaya”. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut,maka daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa ada tekanan dari luar (External Intervetions).

Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah : Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibukota Negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat dibawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah.

Encyclopedia of the Social Siences (1980) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judikatif, atau administratif.

Sedangkan Desentralisasi menurut PASAL 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Faktor – faktor pendorong desentralisasi

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi. Pertama,

Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini terpusat di Jakarta (Jakarta Centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Kedua, pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. Daerah – daerah yang memiliki sumber kekayaan melimpah seperti Aceh, Riau, Papua, Kalimantan dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Ketiga, kesenjangan sosial (dalam makna seluas – luasnya) antara satu daerah dengan daerah lain sangat mencolok.

B. Visi dan Misi Otonomi Daerah

1. Visi Otonomi Daerah

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : Politik, Ekonomi serta Sosial dan Budaya.

· Bidang Politik

Di bidang politik, pelaksanaan otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan Kepala Daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon Kepala Daerah dalam setiap pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Di bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

· Bidang Ekonomi

Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

· Bidang Sosial dan Budaya

Di bidang sosial budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Berdasarkan Visi tersebut, maka konsep dasar Otonomi Daerah merangkum hal-hal sebagai berikut :

2. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan pusat dalam hubungan domestik kepada pemerintah daerah. Kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keamanan, serta beberapa bidang kebijakan pemerintah yang bersifat strategis nasional, maka pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat di desentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bukan terbagi atas dua tingkatan, melainkan terbagi atas dua ruang lingkup, yaitu : pemerintah daerah atau kota yang diberi status otonomi penuh dan pemerintah propinsi yang diberi status otonomi terbatas.

3. Penguatan DPRD sebgai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah.

4. Pembanguna tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan di daerah yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

5. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah di desentralisasikan , setara dengan beban tugas yang dipikul, selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap kenutuhan daerah.

6. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan Negara dan daerah, pembagian revenue (pendapatan) dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.

7. Perwujudan desentralisasi Fiskal dari pemerintah pusat yang bersifat alokasi subsidi berbentuk block gran, pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasiupaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembanguna yang ada.

C. Bentuk dan Tujuan Desentralisasi Dalam Konteks Otonomi Daerah

Rondinelli membedakan empat bentuk desentralisasi, yaitu :

1. Dekonsentrasi

Desentralisasi dalam bentuk dekonstruksi menurut Rondinelli pada hakikatnya hanya merupakan pembagian kewenangn dan tanggung jawab administrative antara pemerintahan (departemen) pusat dengan pejabat birokrasi pusat di lapangan. Jadi, dekonsentrasi hanya pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah, tanpa adanya penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Dekonsntrasi dapat ditempuhmelalui dua cara : pertama, transfer kewajiban dan bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada propinsi, distrik, dan unit administrative local; kedua, kordinasi unit-unit pada level sub-nasional atau mnelalui intensif dan pengaturan perjanjian (kontrak) diantara pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit tersebut.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas – tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah pusat. Bentuk delegasi ini dilaksanakan dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi publik, agen – agen pembangunan regional, pemegang otoritas fungsi – fungsi khusus, unit implementasi proyek yang bersifat semi otonomi dan beberap organisasi lainnya.

Di Indonesia misalnya, Perusahaan Pertambangan Minyak Bumi (PERTAMINA) yang memainkan peranan penting di bidang industri pertambangan. Pilihan untuk mendelegasikan manajemen kepada otoritas khusus dilandasi oleh pertimbangan bahwa birokrasi regular tidak mampu mengatur, mengendalikan dan secara langsung mengelola industri tersebut.

3. Devolusi

Devolusi adalah kondisi dimana pemerintah pusat membentuk unit – unit pemerintahan di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi – fungsi tertentu kepada unit – unit tersebut untuk dilaksanan secara mandiri. Devolusi merupakan bentuk desentralisasi yang lebih ekstensif, yang merujuk pada situasi dimana pemerintah pusat mentransfer kewenangan dan pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Menurut Mawhood sebagaimana dikutip oleh Turner dan Hulme, ada lima cirri yang melekat pada devolusi, yaitu :

Adanya sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari pemerintah pusat dan bertanggungjawab pada pelayanan local yang signifikan ;
Pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya;
Harus mengembangkan kompetisi staf;
Anggota dewan yang terpilih, yang beroperasi pada garis partai harus menentukan kebijakan dan prosedur internal;
Pejabat pemerintah pusat harus melayaniu sebagai penasihat dan evaluator luar (etxernal advisors & evaluators).

4. Privatisasi

Menurut Rondinelli privatisasi adalah suatu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan – badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat, tetapi dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan usaha swasta. Misalnya BUMN dan BUMD dilebur menjadi Perusahaan Terbatas (PT). Melalui Privatisasi pemerintah menyerahkan tanggung jawab fungsi - fungsi tertentu kepada organisasi nirlaba atau mengijinkan mereka membentuk perusahaan swasta.

Dengan demikian desentralisasi dalam bentuk ini dipahami secara implisit sebagai debirokratisasi yang memungkinkan pengambilan keputusan terjadi dalam spektrum yang lebih luas dan melibatkan sejumlah besar kelompok kepentingan. Pengambilan keputusan tidak hanya dialkukan oleh pemerintah melalui lembaga legislative, eksekutif dan regulasi administrasi.

5. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan (medebewind) merupakan pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas. Urusan yang diserahkan tersebut tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang melaksanakan, pemerintah daerah hanya diberi kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengatur tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah atasannya.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan desentralisasi terdiri dari tujuan yang bersifat politis terkait erat dengan perwujudan demokrasi lokal dan penguatan partisipasi masyarakat, dan tujuan yang bersifat administratif terkait erat dengan penciptaan efesiensi dan efektifitas dalam pemerintahan dan pembangunan.

D. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil (resultance) dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa pemerintahan kolonialisme. Di dalam undang – undang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Undang-undang ini hanya berumur kurang lebih tiga tahun karena diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1948.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta tiga tingkatan daerah otonom yaitu propinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan pdoduk sebelumnya. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Tapi disisi lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari “eksperimen politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Periode otonomi daerah Indonesia pasca UU Nomor 1 tahun 1957 (sebagai pengatur tunggal pertama yang berlaku seragam seluruh Indonesia). UU Nomor 18 tahun 1965 (yang mengatur system otonomi yang seluas-luasnya) dan UU Nomor 5 tahun 1974.

UU Nomor 5 tahun 1974 mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi daerah yang riil dan seluas-luasnya tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Undang-undang ini berumur 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi.

Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amandemen pada pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi UU Nomor 22 tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap Undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU No. 32 tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah. Menurut Sadu Wasistono hal-hal penting yang ada pada UU No, 32 tahun 2004 adalah dominasi pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hamper 25% dari keseluruhan isi UU tersebut.

E. Prinsip – Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip – prinsip Otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan.

F. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan anatara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pemerintaah pusat hamper sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di Negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, BUMN, dan pengembangan sumber daya manusia.

Karena disamping daerah otonom, propinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani Propinsi / Gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan Daerah Otonom Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup :

a. Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan Kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.

b. Kewenangan pemerintahan lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi perdagangan dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, perencanaan tata ruang propinsi;

c. Kewenangan kelautan, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hokum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara;

d. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten/kota dan diserahkan kepada propinsi dengan pernyataan dari Daerah Otonom Kabuipaten atau Kota tersebut.

Dalam rangka Negara kesauan pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom, tetapi pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya. Sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan.

Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada Daerah Otonom Kbupaten dan Daerah otonom Kota, yaitu :

Pertanahan,
Pertanian,
Pendidikan dan Kebudayaan,
Tenaga kerja,
Kesehatan,
Lingkungan hidup,
Pekerjaan umum,
Perhubungan,

Perdagangan dan Industri,
Penanaman modal, dan
Koperasi.

Penyerahan kesebelas jenis kewenangan ini kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pemikiran sebagai berikut :

Pertama, makin dekat produsen dan distributor pelayanan public dengan warga masyarakat yang dilayani, sehingga pelayanan semakin tepat sasaran, merata, berkualitas dan terjangkau pelayanan publikl tersebut.

Kedua, membuka peluang dan kesempatan bagi politikus local dan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkreatifitas, dan melakukan inovasi karena kewenangan merencanakan, membahas, memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan akuntabilitas mengenai 11 jenis kewenangan itu berada pada aktor politik lokal dan sumber daya manusia lokal yang berkualitas.

Ketiga, agar sumber daya manusia yang berkualitas di kota-kota besar diretribusikan ke daerah otonom Kabupaten/Kota.

Keempat, diseminasi kepedulian dan tanggung jawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan pengangguran dan kemiskinan.

G. Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah

Otonomi Daerah diharapkan akan menjadi salah satu pilihan kebijakan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Otonomi Daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan bangsa, karena dengan otonomiakan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap komponen bangsa. Namun implementasi sebuah kebijakan bukanlahhal yang sederhana, karena implementasi menyangkut dimensi interpretasi, organisasi, dan dukungan sumber daya yang ada. Karena itu kemudian muncul berbagai kesalahan dalam memberikan interpretasi terhadap kebijakan Otonomi Daerah.

Beberapa kesalahpahaman yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan kebijakan dan implementasi otonomi daerah sebagai berikut :

1. Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang.

2. Daerah belum siap dan mampu.

3. Pemerintah pusat akan melepaskan tanggung jawbanya untuk membantu dan membina daerah.

4. Pemerintah Daerah dapat melakukan apa saja.

5. Daerah dapat menciptakan raja-raja kecil dan memindahkan korupsi ke daerah.

H. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Otonomi Daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah. Pembangunan daerah tidak kan dating dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan daerah akan berjalan kalau sejumlah persyaratan dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintah di daerah, yaitu pihak legislatif (DPRD Propinsi, Kabupaten, dan Kota) dan eksekutif di daerah (Gubernur, Bupati , Walikota ).

Beberapa prakondisi yang diharapkan dari pemerintah daerah, antara lain :

1. Fasilitasi

Fungsi pemerintah di daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di Daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Dengan demikian pembangunan di daerah dapat berjalan secara cepat dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

2. Pemerintah daerah harus kreatif

Pembangunan Daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal dan kreatifitas dari para penyelenggara pemerintah di daerah. Kreatifitas tsb menyangkut bagaimana mencari sumber dana dan mengalokasikannya secara tepat, adil dan proporsional.

3. Politik lokal yang stabil

Masyarakat dan pemerintah daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif melalui transparansi dalam pembuatan kebijakan public sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

4. Pemerintah Daerah Harus Menjamin Kesinambungan Berusaha

5. Pemerintah Daerah Harus komunikatif dengab LSM/NGO, terutama dalam bidang Perburuhan dan Lingkungan Hidup.

Pemerintah daerah hendaknya menjadi jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh.

I. Otonomi Daerah dan Pilkada Langsung

Pilkada langsung telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya diserahkan dan digunakan oeh rakyat dalam menentukan kepala daerah, sehingga lebih menjamin keterwakilan dan demokratisasi. Hasil pemilihan menjadi konsekuensi keputusan rakyat sendiri, termasuk jika dikemudian hari kinerja Kepala Daerah buruk dan mengecewakan. Oleh sebab itu kualitas pemilih mengandung rasionalitas dalam menyeleksi calon-calon kepala daerah yang ada.

Pilkada langsung dapat disebut sebagai praktik politik demokratis dan rekrutmen politik yang terbuka dalam pemilihan eksekutif daerah apabila memenuhi azaz yang berlaku dalam pemilu legislative (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilu eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yakni azaz langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang disebut azaz luber dan jurdil.

Axel Hadenius dalam Aurel Croissant mengatakan bahwa suatu pemilu, termasuk pilkada langsung disebut demokratis kalau memiliki makna yang merujuk pada tiga istilah, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketetapan, dan (3) keefektifan pemilu. Ketiga criteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan penghitungan suara.

Keterbukaan mengandung maksud bahwa akses pada PILKADA harus terbuka bagi setiap warga Negara (Universl suffrage) atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal, seluruh warga Negara dijamin memiliki hak pilih tanpa diskriminasi.

PILKADA langsung dapat dikatakan kompetitif apabila secara hokum (dejure) dan kenyataan (defacto) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan calon-calon atau kelompok tertentu atas dasar alas an-alasan politik.

Kriteria mengenai ketepatan bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye dan prosedur pemilu lebih ketat.

PILKADA secara langsung tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan kualitas demokrasi tersebut, demokrasi pada tingkat local membutuhkan berbagai persyaratan. Dalam prespektif itu efektivitas sistem PILKADA langsung ditentukan oleh faktor-faktor atau prakondisi demokrasi yang ada di daerah itu sendiri yang mencakup kualitas pemilih, kualitas dewan, system rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers, dan keberdayaan masyarakat madani dan sebagainya.

Untuk mengetahui efektivitas PILKADA langsung, diajukan dua hipotesis untuk diuji. Pertama, semakin buruk prakondisi semakin besar efektivitas pemilihan langsung Kepala Daerah. Kedua, semakin baik prakondisi semakin kecil efektivitas pemilihan langsung Kepala Daerah.

Kelebihan dari system pemilihan Kepala Daerah secara langsung, antara lain :

1. Kepala Daerah terpilih akan memenuhi mandat dan legitimasi yang sangat kuat.

2. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau fraksi-fraksi yang telah mencalonkannya.

3. Sistem PILKADA langsung lebih akuntabel dan adanya akuntabilitas public.

4. Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.

5. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat.

6. PILKADA langsung sebagai wadah pendidikan politik massa

7. Kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi

8. PILKADA langsung sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan

9. Membangun stabilitas politik dan mencegah sparatisme

10. Kesetaraan politik.

11. Mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu :

1. Membutuhkan dana besar

2. Menimbulkan kemungkinan konflik elite dam masa

3. Aktifitas rakyat terganggu.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Desentralisasi sebagai transfer tanggung jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian, unit yang ada dibawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba
Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di bidang politik dipahami sebagaiproses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah ang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Selanjutnya di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dipihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Sedangkan di bidang social dan budaya memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, cipta, bahasa dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan disekitarnya dan kehidupan global.
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebaut pada suatu sisi menandai suatu dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa, tapi disis lain hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Otonomi daerah yang ditetapkan di Indonesia bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada dalam pemerintah pusat; disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan daerah dan antar daerah.
Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembanguna Daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pembangunan Daerah tidak akan dating dan terjadi dengan begitu saja, pembangunan daerah akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat terpenuhi antara lain : a. fasilitasi, b. Pemerintah daerah harus kreatif, c. Politik lokal yang stabil, d. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha, e. Pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang Perburuhan dan Lingkungan Hidup.
Otonomi daerah merupakan wadah pendidikan politik yang tercermin dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) langsung. Hal ini sangat bermanfaat untuk kelanjutan karir politik di tingkat nasional. Selain itu pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yangs ama.

B. Saran

Dengan adanya makalah ini semoga motivasi dan semangat kita sebagai mahasiswa dapat ditingkatkan, dan semoga kita dapat memahami tujuan dari otonomi daerah tersebut agar kita dapat mengimplementasikan secara benar dan tepat di daerah kita dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-san\ma dengan dekonsentrasi.